KURSUS PERPAJAKAN

Disusun oleh : Deddy Azwar
Sumber : Materi Kursus Perpajakan

 

IMG_20130626_225510• Iuran rakyat suatu Negara yang wajib disetor kepada pemerintah sesuai peraturan yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh rakyat.

PPH PASAL 22

Dasar Hukum Pemotongan PPh Pasal 22

 Uundang-undang (Pondasi Dasar)
 UU No.6/1983 berubah jadi UU No.16/2000 (Ketentuan umum perpajakan)
 UU No.7/1983 berubah jadi UU No.17/2000 (Mengatur pajak penghasilan)

Keputusan Mentri Keuangan

 No.236/KMK.04/2003

Apa saya yang menjadi obyek / yang diatur

 Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
 Kep.417/PJ./2001

Pemungut PPh Pasal 22

• (Bank Indonesia, PT Telkom, PLN, Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina dan Seluruh Bank BUMN)

Objek PPh Pasal 22

• Pembayaran atas setiap pembelian barang dengan sumber dana baik dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan non APBN. Ini yang banyak terkait dengan aktivitas PT Bank Mandiri.

Pengecualian PPh Pasal 22

a. Barang yang tidak terutang PPh sesuai peraturan perundang-undangan
b. Tidak melebihi 1.000.000 dan pembayaran tidak terpecah (harus satu vendor, total barang x 1,5%)
c. Pembelian untuk BBM, Listrik, Gas, Air minum/PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan benda-benda pos (materai,perangko,amplop dll)
d. Emas batangan guna perhiasan untuk ekspor
e. Re-Impor (Impor kembali) Barang telah diekspor lalu diimpor kembali guna perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang tel;ah memenuhi syarat oleh Dirjen Bea Cukai.
f. Pembayaran dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS)
g. Pembelian barang proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau pinjaman Luar Negeri

Adakalanya vendor (penjual) tidak mau dipungut pajaknya seperti di HERO, Carrefour dll. Hal ini akan menjadi beban si pembeli sebesar 1,5 % yang akan tercantum pada kwitansi tambahan. Perhitungan dilakukan dengan metode Gross up.

Kriteria Pembelian Barang

1. Buatlah perencanaan yang matang mengenai pengadaan barang
2. Selektif memilih vendor (Yang memeiliki NPWP / Nomor Pokok Wajib Pajak)
3. Setiap pengadaan barang wajib diserahkan ke Kantor Wilayah dan meneruskannya ke Kantor Pusat. Penyetoran lewat Bank Persepsi. (Pemungut)

Tata Cara Penyetoran

 Disetor oleh pemungut pajak pada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat Tanggal 10 bulan takwim berikutnya
 Menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) atas nama wajib pajak (Vendor / rekanan) dan ditandatangani oleh pemungut pajak.
 SSP berlaku sebagai Bukti Pungut

Tata Cara Pelaporan

• Dilaporkan oleh pemungut pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak)
• Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
• Menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa PPH (Pajak Penghasilan) Psl 22 dilampiri asli SSP lembar ke 3 dan Daftar Setoran PPH Pasal 22 Impor

PPH PASAL 23 / 26

Dasar Hukum Pemotongan

 Undang-undang (Pajak Penghasil)
 UU No.6/1983 berubah jadi UU.No.16/2000
 UU No.7/1983 berubah jadi UU.No.17/2000

Peraturan Pemerintah

 PP No.138/2000 Penghasilan kena pajak)

Keputusan Mentri keuangan

 No.624/KMK.04/1994
 No.434/KMK.04/1999
 No.541/KMK.04/2000

Keputusan Dirjen

 KEP-50/PJ./1994 (Wajib pajak orang pribadi)
 KEP-170/PJ./2002 (Jasa lain yang jadi obyek)

Penghasilan Yang Dikenakan

1. Deviden (keuntungan atau laba yang didapat atas kepemilikan saham pada masa tertentu) termasuk dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.
2. Bunga (Pendapatan atas penempatan dana pada bank) termasuk premium, diskonto /potongan dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti (Pendapatan dari hasil karya seni yang dipatenkan)
4. Hadiah / Penghargaan sehubungan dengan kegiatan
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah / bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan : Jasa-jasa teknik/ konstruksi / manajemen / konsultan

Tarifnya

• Deviden, Bunga, Royalti, Hadiah dan Penghargaan x 15% x Penghasilan Bruto
• Sewa dan Jasa x 15% x Perkiraan Penghasilan Neto

Perkiraan Penghasilan Neto

• Angka yang didapat dari hasil perkalian antara Penghasilan Bruto dengan Suatu prosentase tertentu

• 50% penghasilan bruto tidak termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk penghasilan berupa : Jasa Profesi / Akuntansi dan Pembukuan / Penilai (Appraisal) / Aktuaris / Konsultan / Konstruksi

• 40% penghasilan bruto tidak termasuk PPN untuk penghasilan berupa :

a. Sewa dan Penghasilan (penggunaan harta)
b. Jasa Teknik dan manajemen
c. Jasa Instalasi / Pemasangan (Listrik.telpon,AC,software,TV)
d. Jasa Desain (Logo,iklan, alat kemasan)

Pihak yang Wajib Memotong adalah yang memberikan penghasilan yang berasal dari Modal, Penyerahan Jasa dan Penyelenggaraan Kegiatan seperti :

1. Badan Pemerintah
2. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
6. Orang Pribadi Yang ditunjuk sebagai Pemotong
7. Orang Pribadi yang menjalankan Usaha dan Menyelenggarakan Pembukuan

Pengecualian

• Penghasilan Yang dibayar atau Terutang Kepada Bank
• Sewa yang dibayarkan atau Terutang sehubungan dengan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi
• Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan
• Bagi PT, BUMN/D yang menerima deviden, kepemililikan saham pd BU yang memberikan paling rendah 25 % dari modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan
• Bunga obligasi yang diterima Perusahaan Reksadana (setelah 5 tahun pertama
karena masih menanggung rugi)
• Bagian laba dari persekutuan, Perkumpulan, Firma dan Kongsi (Bank Perkreditan Rakyat)
• SHU anggota koperasi
• Bunga simpanan tidak lebih dari Rp.240.000,-/ bulan oleh koperasi kepada anggotanya
Pemotongan dilakukan saat penghasilan dibayarkan atau terutang oleh pemberi penghasilan

Dibuatkan BUKTI POTONG

• PPh Psl 23 sebanyak 3 rangkap sb :
• lembar ke 1 untuk Wajib Pajak terpotong
• lembar ke 2 dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPh Psl 23
• lembar ke 3 arsip Wajib Pajak Pemotong Pajak

Tata Cara Penyetoran

• Jumlahkan dalam satu bulan takwim
• Hasil penjumlahan lalu disetorkan pada bank persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya dengan menggunakan SPP yang diisi dengan identitas Pemotong Pajak dan ditandatangani serta diberi stempel Pemotong Pajak.

Tata Cara Pelaporan

• Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar SPT masa PPh Psl 23/26 (F.1.1.32.03) sebanyak 2 rangkap (unutk KPP & arsip Wajib Pajak Pemotong Pajak sebagai pelapor
• Melampirkan keterangan dan dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT masa PPh Psl 23/26 sbb
• Daftar Bukti Potong PPh Psl 23/26 (D.1.1.32.05)
• Asli lembar ke 2 Bukti Potong PPh Psl 23/26
• Asli lembar ke 3 SSP sebagai bukti pelunasan yang harus disetor
• Potokopi Surat Keterangan Domisili yang berlaku dalam PPh Psl 26 dihitung atas dasar taris P3B
• Melaporkan SPT Masa PPh 23/26 beserta kelengkapannya ke KPP selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya

PPH PASAL 4 AYAT (2)

 UU => No.16 dan 17/ 2000
 PP => No.131,132,140 / 2000, No.5,6 / 2002
 Kepmenkeu =>No.51/KMK.04/ 2001
 Kepdirjen => KEP-.395/PJ./ 2001, KEP-227/PJ./ 2002
 SEdirjen => SE-06/PJ.4/ 1997, SE-55/PJ.42/ 1999

Yang dikenakan Penghasilan dari :

1. Sewa Tanah / Bangunan

• Penyewa (Badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan(Even organizer),BUT,KSO, perwakilan perusahaan luar negeri & orang pribadi ditetapkan Dirjen Pajak)
• Yang Menyewakan (melalui penyetoran sendiri/ pribadi bukan sunyek pajak)
• Tarif 10% x Jumlah Bruto nilai sewa tanah / Bangunan
• Bersifat Final
• Dipotong oleh penyewa paling lambat tanggal 10 bila disetor sendiri tanggal 15 bulan takwim berikutnya

2. Obligasi listed di Bursa Efek

Dipotong oleh :
• Penerbit Obligasi / custodian yang ditunjuk selaku agen pembayar
• Perusahaan Efek / Bank selaku pedagang perantara atas bunga dan diskonto
• Perusahaan Efek, bank, DP dan reksadana selaku pembeli obligasi langsung tanpa memlalui perantara
• Atas bunga obligasi dengan kupon & Atas diskonto obligasi dengan kupon kena % Atas diskonto obligasi tanpa bunga dikenai 20%
• Disetor oleh pemotong pajak selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan

Dikecualikan
• Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia
• DP (Dana Pensiun) didirikan /syahkan MenKeu
• Reksadana terdaftar di Bapepam selama 5 tahun pertama sejan deiberi izin usaha

3. Pengalihan Hak atas Tanah / Bangunan

• Termasuk Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak,ruishlag, pelepasan hak oleh pemerintah / untuk kepentingan umum / tidak perlu syarat khusus.
• Taris 5% x jumlah bruto nilai penghasilan hak atas tanah

4. Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI

• Tarif 20% dari jumlah bruto terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan atas dasar tariff perjanjian penghindaran pajak yang berlaku terhadap Wajib Pajak Luar Negeri
• Kecuali :
• nilainya tidak lebih Rp 7.500.000,-
• Cabang bank luar negeri di Indonesia
• Yang diterima Dana Pensiun (Pasal 29 UU No.11 Tahun 1992 / Surat Keterangan bebas pajak, masa berlaku 6 bulan)
• Bank yang ditunjuk pemerintah dalam proyek kepemilikan rumah sangat sederhana.
• Penyetoran Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak

5. Transaksi penjualan saham di Bursa Efek

• 0.1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan
• Bagi pemilik saham sendiri = 01.1% x nilai transaksi + 0.5% dari nilai saham 30 Desember 1996 dan diperdagangkan / saat IPO (Initial Public Offering) 1 Januari 1997
• Penyetoran Tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi penjualan saham

6. Penyerahan Hadiah Undian

• 25% dari jumlah penghasilan bruto hadiah undian
• Kecuali hadiah langsung diberikan kepada pembeli tanpa diundi (beli satu dapat dua)
• Penyetoran Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak
7. Penyerahan jasa konstruksi

• Pengusaha kecil nilai proyeknya sampai 1 milyar kena PPh final.(PPh Pasal 23)
• Kurang 1 milyar (PPh Pasal 4 ayat 2)
• Disetor oleh penyewa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
• Disetor sendiri oleh pemberi jasa paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tarif :

• Arsitek Perencana => 4%,
• Arsitek Pengawas => 4%
• Kontraktor (Pelaksana) => 2%

Syarat Jasa Kontruksi (biasanya dikenakan per termin)

1. Lihat Nilai kontraknya (tidak ada kena 6% PPh pasal 23 jadi 6% – 2% = 4%)
2. Sertifikasi Gapensi (Gabungan Pengusaha Kontruksi)
3. Invoice

 Masa pelaporan ke 7 item diatas sama paling lambat tanggal 20

Adendum = Kontrak yang diperbaharui dengan surat pernyataan
PPh = Mengurangi uang yang kita bayar
PPn = Menambah uang yang kita bayar

Tata Cara Pemotongan

• Persewaan tanah / bangunan saat pembayaran
• Obligasi pada bursa efek saat jatuh tempo bunga/obligasi
• Perusahaan Efek (Broker) saat transaksi

DASAR HUKUM PPN & PPn Barang Mewah

• PPN = Pajak Pertambahan Nilai
• PPn = Pajak Pendapatan

 UU => UU No.6/1983 jo UU No.9/1994
UU No.8/1983 jis UU No.11/1994
 PP => No.143 & 144/2000
 Kep Menkeu => No.563/KMK.03/2003
 Kep Dirjen => No.KEP-394/PJ/2003

Objek Pembayaran PPn BM adalah Penyerahan BKP yang berdasarkan Kep Menkeu tergolong barang mewah dari pabrikan

Barang Tidak Kena PPN (Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Jo PP 144/2000 adalah :

• Barang hasil pertambangan / pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (minyak mentah, gas bumi, pasir,kerikil, biji besi/timah,emas
• Barang kebutuhan pokok
• Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, rumah makan dan warung (kena pajak daerah setempat)
• Uang, Emas batangan dan Surat Berharga

Jasa tidak kena pajak :

• Pelayanan umum ( posyandu, kesehatan medik, dokter umum/spesialis)
• Pengiriman surat dengan perangko
• Perbankan, asuransi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (termin habis berhak memiliki barang)
• Keagamaan (dakwah,kotbah)
• Keseniaan dan hiburan (telah kena pajak tontonan)
• Penyiaran bukan iklan
• Angkutan umum darat dan air
• Tenaga kerja (TKW,TKI)
• Persewaan kamar hotel,losmen,motel dan hostel
• Diberikan pemerintah secara umum (pembuatan KTP,SIM)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

• Harga Jual
• Harga Pengganti (jasa kena pajak = konsultan,pengacara)
• Nilai Impor
• Nilai Ekspor
• Nilai lain yang ditetapkan Menkeu (jasa pengiriman 10% dari DPP normal x harga penggantian, Anjak Piutang, Pembelian barang Cuma-Cuma

Tarif (Dengan peraturan pemerintah dapat diubah serendahnya 5% – 10%, setingginya 15% – 75%)

• PPN kena 10%
• PPn BM 10% s/d 75%

Pembayaran

• Rekanan menyampaikan tagihan ke Bank Mandiri berupa kwitansi / Invoice dengan Faktur Pajak standar Lembar 1
• Membayar seluruh tagihan (termasuk PPN) kepada rekanan setelah dipotong PPH)
• Contoh : 100 + 10% = 110 ( – 6%) (pph) (6×100) = 110 -6 (ke kas Negara) = 104 (ke vendor)
• Payment point tidak terutang PPN + terbitkan faktur pajak standard akan ditagihkan ke Pajak

Tata Cara Pelaporan

• PPN atas pembelian BKP / JKP kepada PKP => Faktur pajak standar lembar-1 => Direkap ke formulir PPN form 1195 B4 => Kirim ke KP Accounting Group selambatnya tanggal 5 bulan berikutnya (Apabila 1 bulan tak ada pemungutan penyetoran laporan tetap dibuat dengan mempergunakan Form 1195 B4 Nihil (walaupun tidak ada transaksi)

Tata Penyetoran PPN atas Pembelian BKP/JKP di luar Wilayah Pabean

• PPN tetap dipungut & disetor sendiri oleh Bank Mandiri
• SSP dibuat 5 rangkap
• Rangkap 1 & 3 => Lampiran yang dikirim ke KP
• Rangkap 2 & 4 => Bank Persepsi (pemungut) . Pos & Giro
• Rangkap 5 => Arsip
• SSP dikirim ke Bank Persepsi/Pos & Giro
• Penyetoran selambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
• Pelaporannya tanggal 20 sebelum masa pajak berakhir (I hari sebelumnya / boleh maju)
• Penyetoran bisa mundur (1 hari setelahnya)

Tata Cara Pelaporan

• PPN atas pembelian BKP/JKP dari luar wilayah Pabean yang dipungut Bank Mandiri
• Membuat SSP rangkap 3 (1 & 3) dilampiri potokopi invoice
• Direkap ke formulir PPN Form 1195 B4
• Dikirim ke Accounting Group selambatnya diterima tanggal 5 bulan berikutnya
• Apabila Satu Bulan Tidak Terdapat pemungutan/penyetoran Laporan tetap dibuat dengan mempergunakan Form 1195 B4 Nihil

Transaksi Penjualan JKP Bank

Jenis jasa yang dikenakan PPN antara lain :

1. Jasa Persewaan Save Deposit Box
2. Jasa Custodian
3. Jasa Anjak Piutang
4. Jasa Persewaan Tanah Bangunan
5. Jasa Keagenan

PPh 4 (2) tentang Sewa tanah & Bangunan

• Kontrak sewa pada April 2002 Badan (6%), Orang Pribadi (10%) Setelah April semua kena 10%

Jasa Perbankan Terhutang PPN dikenakan sebesar 10%

Tata Cara Pemungutan PPN Safe Deposit Box (SDB)

Faktur Pajak sederhana / Standar rangkap 3 dengan perincian :

1. Dibuat a/n PKP bank mandiri KP
2. Dibuat untuk masing-masing penyewa SDB
3. Dibuat rangkap 3 dengan rincian (1. nasabah,2.laporan ke KP,3.arsip)

Disetor dengan saran SSP rangkap 5 dengan perincian :

1. SSP dibuat a/n bank mandiri KP
2. Kode MAP 0131-100
3. Rangkap 5 (1&3 =>KP ,2&4 =>bank persepsi, 5 => Arsip)

Contoh :

• Nomor Seri faktur pajak = (001-051-xxxxxxx) minta nomor ke KP

Tata Cara Pelaporan

• PPN atas penjualan jasa Bank Mandiri dipungut dan dilaporkan ke Kantor Pusat
• SSP 1 & 3 dengan dilampiri faktur pajak sederhana/standar
• SSP direkap ke formulir PPN Form 1195 A1
• Dikirm ke KP Accounting Group selambatnya diterima tangal 5 bulan berikutnya
• Apabila dalm 1 bulan tidak terdapat pemungutan / penyetoran laporan tetap dibuat dengan memperhunakan form 1195 A1 nihil.

Rekonsiliasi PPN SDB

• Critical Report Harian :
• Si 127 => Nama / Daftar Penyewa SDB yang jatuh tempo
• Si 150 => Nama / Daftar Penyewa SDB buka baru
• Total (Si 127 + Si 150) selama satu bulan x 10% dibanding dengan
• Critical Report bulan Gi 405 yaitu (BB : 210.111.04 => Penampungan PPN setiap bulan hari disetor ke kas Negara dengan SSP dibuat atas nama KP.
• Dibandingkan dengan
• Buku besar 480.111.31 – POL Sewa SDB mutasi bulan yang bersangkutan x 10%
• Untuk mengetahui Nama/Daftar seluruh penyewa SDB bulanan dapat dilihat di Critical Report Si 201.

Sistem MP3 => Monitoring Pelayanan Pembayaran Pajak yang online dengan Dirjen Pajak.

PPH PASAL 21 /26

Dasar Hukum Pemotongan

 UU => UU NO.63 / 1983 diubah dengan UU No.16/2000
 UU No.7 / 1983 diubah dengan UU No.17 / 2000

 PP => PP No.149 / 2000 tentang pemotongan pajak 21 atas penghasilan uang
 pesangon, uang tebusan dan THT atau JHT

 Kep Dirjen => KEP.D.J No.545 / PJ / 2000 tentang Juklak pemotongan,
penyetoran dan pelaporan PPH 21/26

Definisi PPH Pasal 21/ Pasal 26

• Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan serta imbalan lainnya dalam bentk nama apapun, yang diterima orang pribadi, sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang dilakukan

PPh Pasal 21

• Dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi Dalam Negeri

PPh Pasal 26

• Dikenakan subjek pajak orang pribadi Luar Negeri

Pemotongan PPH Pasal 21 dan Pasal 26

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan
2. Bendaharawan Pemerintah
3. Dana Pensiun, Badan penyelenggara Jamsostek (ata badan sejenios yang bayar pensiun THT (Tunjangan Hari Tua)/ JHT (Jaminan Hari Tua)
4. Perusahaan / Badan / Badan Usaha Tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa
5. Yayasan
6. Penyelenggara Kegiatan
Tidak Termasuk Pemotong Pajak PdaliPH Pasal 21

• Badan Perwakilan Negara Asing
• Organisasi Internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menkeu dengan syarat :
a. Indonesia menjadi organbisasi tersebut
b. Tidak menjalankan usaha untuk mengeruk laba di Indonesia

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPH Pasal 21

1. Pegawai Tetap, termasuk Komisaris dan Dewan Pengawas
2. Pegawai Tidak Tetap / Kontrak
a. Pegawai WP Luar Negeri
3. Penerima Pensiun
4. Penerima Honorarium
5. Penerima Upah Harian, Mingguan, Borongan dan Satuan

PPH Pasal 23 Tarif 1.5% antara lain :
• Biaya catering (punya NPWP)
• Biaya Cleaning Service
• Biaya potokopi
• Biaya pembuatan spanduk
• Biaya penyemprotan nyamuk
• Beli Peralatan & Perlengkapan
• Beli 10 Perangkat printer lengkap
• Beli bahan baku

PPH Pasal 23 Tarif 6%

• Biaya Sewa mesin potokopi
• Biaya langganan internet
• Biaya perawatan Telepon
• Biaya perbaikan software computer
• Biaya penyerahan dana sponsorship (biaya pembuatan iklan)
• Biaya renovasi ruang tunggu nasabah
• Biaya renovasi computer
• Biaya Jasa Instalasi

PPH Pasal 23 Tarif 3%

• Biaya Ssewa kendaraan tanda hak opsi

PPH Pasal 22 Tarif 1.5%

• Pembelian ATK di Carrefour
• Pembelian 10 perangkat computer lengkap
• Pembelian CD software
• Pembelian mesin potokopi ke CV Deso
• Pembelian meja kerja

PPH Pasal 4 Ayat 2 Tarif 20%

• Bunga deposito
• Bunga tabungan
• Jasa giro

PPH Pasal 23 Tarif 7.5%

• Bayar pengacara dari Ervan Law Firm

PPH Pasal 21 Tarif 7.5%

• Bayar pengacara Ervan SH (Jasa tenaga ahli) sebagai konsultan / pengacara

PPH Pasal 23 Tarif 7.5%

• Bayar jasa konsultan hokum ke White & Case New York + NPWP

PPH Pasal 4 Ayat 2 Tarif 25%

• Menyerahkan hadiah undian tabungan

PPH Pasal 26 Tarif 20%

• Biaya jasa teknik ke Shabu-sabu, Tokyo (tak ada ket.domisili)

PPH Pasal 22 Tarif 6%

• Biaya pembuatan spanduk

PPH Pasal 23 Tarif 6%

• Biaya pemasangan iklan

PPH Pasal

• Biaya service charge (perawatan listrik, lembur)
Penetapan PPH Pasal 26 Untuk pekerja Konstruksi

• Punya COD (Certificate od Domicili), jika tidak kena PPH pasal 26 Tarif 20%
• Jangka waktu pekerjaan (Time Test) maksimal 3 bulan
– Bila kurang dari ketentuan kena pasal 23
– Bila melebihi kena Pasal 23 Tarif 7.5%
– Jika ada COD pajak ditangghung Negara yang bersangkutan
• Punya cabang di Indonesia

Jasa Malon
• Jasa penerusan dari suatu usaha seperti upah menjahit pakaian ke taylor. Bahan dan desain dari kita kena 6%.

Ketentuan yang tidak kena pajak (tidak lebih dari 1.000.000)

• Biaya langganan Koran dan majalah
• Beli kertas fax
• Beli 1000 lembar perangko
• Beli snack untuk makan siang dan rapat
• Beli keperluan dapur.

Daftar bukti SPT (Surat Pemberitahuan) 1 lembar
• Asli SSP (Surat Setoran Pajak) sebanyak vendornya
MAP

• Jumlah PPH Pasal 22 atas pembelian barang masa Januari 2003 (MAP;0112, KJS; 100)
• Jumlah PPH Pasal 23 atas pembelian jasa masa Januari 2003 (MAP;0114, KJS; 104)
• Jumlah PPH Pasal 23 atas pembelian sewa & hadiah lomba (MAP;0114, KJS; 100)
• Jumlah PPH Pasal 26 atas pembelian jasa (MAP;0117, KJS; 104)
 Jumlah Pasal 4 (2) atas bunga deposito, tabungan & jasa giro (MAP; 0118, KJS;404)
 Jumlah PPH Pasal 4 (2) Sewa tanah & bangunan (MAP;0118, KJS;403)
 Jumlah PPH Pasal 4 (2) Hadiah undian (MAP;0118, KJS;405)
 Jumlah PPH Pasal 4 (2) Jasa konstruksi (MAP;0118, KJS;409)

Jenis Perhitungan Pajak (Beban pajak jadi besar)

1. Metode Gross Up
100 / 100 – Tarif x nilai kontrak (tidak dilakukan jika vendor punya NPWP) selisihnya akan disetor sendiri dengan kwitansi sendiri (tidak diakui secara fiscal)

Gross Up PPh => Kwitansi diminta setelah di gross up
Dasar Pengenaan Pajak = 100 / 100 – PPh x Nilai yang diminta
Jika PPh 10% => 100 / 100-10 = 100 / 90 x Nilai

Gross up PPn (Pajak Pendapatan) = 100 / 110 x Nilai STL PPN

2. Metode Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

PPN = 100 / 110 x nilai kontrak
PPn BM = Tarif / (110 + T (Tarif)) x Nilai Penjualan
Service Charge = 10% x 40% x jumlah service charge
PPH Pasal 23 (Dalam Negeri)/26 (Luar Negeri/objeknya SPT Masa 21)

• Berkaitan dengan Barang dan jasa

• Pemotongan PPH atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa dan penyelenggaraan kegiatan

• Bunga obligasi => Unlisted Psl 23, Listed Psl 22

Event Organizer

• Suart Dirjen pajak 978 (termasuk jasa teknik) yang berpengalaman dalam ilmu pengetahuan, membuat produk tertentu, pemberian informasi di bidang manajemn untuk melangsungkan suatu acara /PPH Pasal 23 Tarif 6%)

• Pajak tenaga kontrak harus jelas clausula kontrak atau pemotongan Bank Mandiri / vendor atas sesuai peraturan berlaku aspek pajak

Syarat Penetapan Pajak

• Menganalisis transaksi
• Menetapkan Transaksi
• Lihat pearturan yang mengatur
• Test Palnning (agar tidak melebihi anggaran)

Transaksi Cureency Valas

• Kurs yang ditetapkan Menkeu pada saat pembayaran (setoran) sehingga akan terjadi selisih kurs yang akan dinolkan atau buat jurnal baru dengan accrual basis

Surat Berharga yang dipasarkan di bursa => kena pajak PPH Pasal 4 ayat 2 (untuk pelaporan)

 Unlisted (MTN, NCD, PN) Pelaporan pajak bunga diskonto kena PPH Pasal 23

 NPWP = 01.(Badan,PT)061.173.9 (Perbankan) – 051 (KPP BUMN Jkt).000 (Cab.KP)

 Pendapatan diatas 50 harus punya NPWP (untuk perusahaan)

 PTK (Penghasilan Tidak Kena Pajak) tetap wajib pelapor
Impor Barang

• Bila memiliki API (Angka Pengenal IMpor) kena 7.5% Non API 2.5%
• Hasil Lelang x 7.5%

 PTKP 2006 => T/K 13.200.000 / 1.100.000 (diatas ini akan kena pajak) / SPT pribadi 1770 S

 Cabang DKI harus menggunakan NPWP KP walau dia sendiri punya

 Klien non NPWP nomor belakang dinolkan

Kewajiban Bank Custody

• Memotong, Menghitung, Melaporkan dan membayarkan secara benar dan tepat waktu

Setelah 21 hari Dirjen Pajak akan keluarkan Surat Paksa

• Penghasilan Teratur : Gaji, upah, lembur
• Penghasilan Tidak Teratur : Insentif, bonus (tidak tetap)
• Penghasilan Lain : Uang saku, hadiah, honor

• Obat rawat jalan, Biaya perjalanan dinas => Jadi obyek kecuali rawat jalan

Premi Asuransi

• Asuransi kecelakaan kerja => 0.24 x GKM (Gaji kototr Bank Mandiri)
• Asuransi kematian => 0.3 x GKM
• JHT / Astek => 3.7 x GKM

Dana Pensiun yang dibayarkan bank 10 x GKM

Yang dibayarkan

• JHT Astek => 2% x GKM
• Dana Pensiun => 5% x GKM

 Akan menjadi pensiun objek pajak saat klaim / Bank Mandiri langsung setor ke BM maka jurnalnya : Gaji karyawan (kredit) Dana Pensiun (Debet)

 Jika karyawan keluar akan diberikan : No. astek asli, Fomulir

PKP Rp.60.000.000 / tahun

1. 5% x 25.000.000, makin tinggi gaji => 1.250.000
2. 10% x 25.000.000 makin tinggi pajak => 2.500.000
3. 15% x 10.000.000 menjadi => 11.500.000
Pemeriksaan Pajak
BTK (Biaya Tenaga Kerja)

• BTK Gaji Kotor
• BTK Rawat jalan
• BTK Rekreasi
• BTK Rumah sakit
• BTK Lain
• BTK Perjalanan Dinas

• BUA (Biaya umum administrasi)
• BOP (Biaya Operasioanal)

Yang ditarik Vendor => Biaya gaji dan fee management

Pajak Rampung (SPT Tahunan PPH 21)

• Menghitung kembali pajak selama 1 tahun (gaji, lembur yang tidak bisa diterima system) karena ada selisih.

– Pajak yang telah disetor / gaji
– Pajak Rampung = Rp.15.000.000
– Gaji + Cuti Lembur
– Pajak yang telah disetor = Rp. 9.000.000,-
– Pajak YMHD = Rp. 6.000.000,-

– Setor paling lambat => Tanggal 25 Maret 2006
– 21 Maret 2006
REKONSILIASI DEPOSITO, GIRO & TABUNGAN

Definisi

• Angka perbandingan angka DPP & Pajak antara SPT 4 (2) yang disampaikan versus mutasi GL GI 405 bulan yang bersangkutan

Di-compare-kan & harus balance, ada 6 report :

1. CI 645
2. CI 645 A (Deposito => critical report)
3. DI 679
4. DI 679 A (Giro & Tabungan)
5. GI 405
6. GI 405 T-1

Pemotong PPH Pasal 21 & 26

• Pemberi kerja dari orang pribadi & badan
• Bendaharawan Pemerintah
• DP, Badan penyelenggara Jamsostek
• HCG (Human Capital Group)
• Perusahaan / Badan / Badan Usaha
• Yayasan
Tidak termasuk Objek PPH Pasal 21

• Pembayaran Asuransi
• Penerimaan Natura & Kenikmatan

Iuran Pensiun

• Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung perusahaan.

• Penghasilan Tidak Kena Pajak – PTKP
• Diri wajib pajak => Rp.13.200.000,- (1.100.000 / bulan)
• WP kawin => Rp.1.200.000 / Tahun

 A => Kelompok beban bunga sebelumnya
 B => Selisih posisi Desember dengan November
 C => M = -A + B +C (Posisi Bulan berjalan)
 Hasil => B – C
 Pajak Terhutang atas giro & tabungan => accrual basis, case basis (tidak kena, dan kena)

Tarif Pajak Pasal 17 => Pajak Progressive

• s/d Rp. 25.000.000 => 5%
• Rp. 25.000.000,- (Faktor Pengurang) sampai Rp.50.000.000 => 10%
• Rp. 50.000.000,- sampai Rp.1.000.000.000 => 15%
• Rp.100.000.000,- sampai Rp.200.000.000,- => 25%
• Di Atas Rp. 2.00.000.000 => 35%

Tenaga Ahli

• Badan => PPH 23 x 7,5 %
• Firma => PPH 23 x 7.5 x Bruto
• Pribadi => 7.5 x setor PPH 21

Summerize

 PPH Pasal 4 (2)
 Pembelian jasa s/d 1 milyar
 Pengusaha jasa kontruksi yang memiliki izin sertifikasi
PPH Pasal 23

• Melebihi 1 milyar
• Pemberian jasa > 1 milyar
• Pengusaha konstruksi yang memiliki izin sertifikasi

PPH Pasal 23 (Tidak memeliki sertifikasi)

• Jasa Pemeliharaaan (bangunan & mesin)
• Pembelian jasa kepada bukan pengusaha konstruksi
• Tarif 6 %

• Jasa yang tidak dipisahkan yaitu : Jasa kontruksi, catering (PPH Pasal 23 Tarif 1.5%)
• Jasa yang bisa dipisahkan yaitu : Onderdir (PPH Psl 22) Jasa service (23 / 1.5%) Jasa perbaikan (23/ 6%)

Sewa Tanah Bangunan.

• Kena 10% walau tak punya NPWP a/n bank mandiri (pemberi penghasilan) baik badan / perorangan

 BM membuat bukti potong untuk vendor / orang pribadi (PPH Psl 23, 4 (2)
 00 – 000 – 000 – 0 –xxx ( KPP BM) – 000

SSP PPH Pasal 22

• SSP atas nama vendor (Punya NPWP)
• Tidak perlu bukti potong

Atas 1 juta

• SSP lembar 1, 2&4 untuk KPKN (Bank Persepsi), 5 untuk arsip

SSP PPH Pasal 23 dan Pasal 4 (2)

• Atas nama pemberi penghasilan (Bank Mandiri)
• Dibuatnya bukti potong (lembar 1 wajib disampaikan ke vendor untuk memperhitungkan pajak badan yang disetor.

Daerah Dalam Pabean

• Wilayah otoritas Indonesia yang sesuai perundang-undangan yang berlaku
• BKP (Barang Kena Pajak) / JKP (Jasa Kena Pajak) maka terutang PPN

Daerah Luar Pabean (VAT Self Assess)

• Barang tidak kena pajak tidak berwujud / Goodwill di luar pabean seperti : frenchise, merk dagang (paten)
• Pemanfaatan JKP dari daerah luar pabean (Konsultan memberikan konsultasi jasa perbankan)

Jasa Kena Pajak Luar Negeri

Jasa Aktif Jasa Passive
(Diberikan bila melakukan jasa) (Bila si subyek diam tapi dapat income)
PPH 26 PPN PPH 26 PPN
Konsultasi X Bunga X
Manajemen X Deviden
Royalti

Yang mengatur bukan UU Pajak local

TAX TRITY

• Perjanjian PPH antara Indonesia & Luar Negeri mengenai hak pemajakan tariff yang berlaku tentang objek
• Dimana barang itu berada
• Di atas UU pajak (lebih tinggi)

Tarif yang berlaku bisa dikurangi 10% s/d 15%

– Mengatur Time Test

– Certificate of Dimicili (COD)

• Menentukan si pemberi jasa merupakan wajib pajak dari Negara mana? melihat domisili bukan warga Negara mana (NPWP)
• Otoritas pajak pada Negara yang bersangkutan
• Kantor pajak akan memverifikasi rata-rata berlaku 1 tahun

No. KPK (Pengusaha kena pajak)

• Menerbitkan faktur pajak
• Tidak bisa melaporkan pajak
• No.seri ABCDE – XXX – XXXXXXX (Surat pengukuhan PKP)
• Dibawah omzet 600 juta bisa memilih PKP (PPNnya tidak perlu dibayar)Kantor Pusat Pajak

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s